Dokumen/Data



Katarina Tomaševski, Special Rapporteur on The Right to Education, in accordance with Commission resolution 2002/23 (MISSION TO INDONESIA, 1-7 JULY 2002)
Wednesday, 25 August 2010

The Special Rapporteur on the right to education carried out her mission to Indonesia from 1 to 7 July 2002 at the invitation of the Government. This report provides a snapshot of changes affecting education and human rights at the time. The…

PANDANGAN ATAS LAPORAN NEGARA PIHAK DI BAWAH PASAL 44 KONVENSI
Monday, 12 July 2010


9. The Committee regrets that some of the concerns and recommendations (CRC/C/15/Add.25) it made upon consideration of the State party’s initial report (CRC/C/3/Add.10) have been insufficiently addressed, especially those regarding thereform of the national legislation relating to child labour (para….

Universal Periodic Review on Indonesia INFID Submission to Indonesia for 1st session of UPR , 7-18 April 2008
Wednesday, 7 July 2010

Universal Periodic Review on Indonesia
INFID Submission to Indonesia for 1st session of UPR , 7-18 April 2008

4. The legal foundation in the ratification of Convention on Protection of Children is a Presidential Decree. This legal foundation resulted in the lack…

Written statement submitted by the Indonesian Non Governmental Organization on Commission on Human Rights 62nd Session, Geneva, Switzerland, 19 February 2006
Wednesday, 7 July 2010

Written statement submitted by the International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), a non-Governmental organization on special consultative status
Item 13:
Rights of the child
The government of Indonesia has ratified the Convention on the Rights of Child, however the children’s human rights…

HARI INI HARUS LEBIH BAIK DARI KEMARIN: Pengalaman Anak Yang Ditulis Sendiri Oleh Anak.
Wednesday, 7 July 2010

Kodifikasi hak-hak anak dikembangkan sejak berakhirnya Perang Dunia II dengan adanya Deklarasi Universal Hak-hak Anak. Dokumen ini mengi-ngatkan komunitas internasional akan kebutuhan perlindungan yang spesifik bagi anak mengingat posisinya yang sangat rentan. Perhatian yang tidak memadai bagi perkembang-an kesejahteraan anak…

Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan
Tuesday, 6 July 2010

Pengakuan   atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia  (HAM) yang sui generis (rights holders as sui generis) ditandai  manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 negara.   Dengan demikian sebanyak 193 pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua…

SHADOW REPORT Prepared for the UN Committee against Torture in connection to its review of Indonesia’s Second Periodic Report under the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Monday, 5 July 2010

6.2.3. Indonesia’s failure to prevent torture and other CIDTP against children

General failure to prevent torture and other CIDTP against children;
Gaps in the juvenile justice system;
Preventing torture and other CIDTP by respecting particular judicial safeguards of children: Children accused of…

Penyiksaan terhadap Anak: Sebuah Analisis terhadap Konvensi Anti Penyiksaan
Friday, 2 July 2010

Situasi penyiksaan terhadap anak di Indonesia  dapat merujuk pada Concluding Observation CRC Committee terhadap laporan Pemerintah Indonesia pada 2004.   Dalam report tersebut setidak terdapat beberapa rekomendasi Komite Hak Anak yang dapat dikonstruksikan dalam  ketentuan   Konvensi Anti Penyiksaan.  Rekomendasi dan area keprihatinan…

TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR MDG’s DI TAHUN 2015 DEKLARASI MILLENIUM
Tuesday, 29 June 2010

Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
Target 3: Memastikan pada 2015 semua anak-anak dimana pun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada…

PERSEPSI DAN PERSPEKTIF ANAK-ANAK DALAM SITUASI KHUSUS (Children in Need of Special Protection/CNSP) MENGENAI DAMPAK ALOKASI APBD DKI JAKARTA 2005
Monday, 28 June 2010

Kebijakan anggaran public (public budget policy) merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara (constitutional obligation of the state) dalam rangka  menghormati (to respect) , melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) HAM warga negaranya baik individu maupun kelompok. Dalam kerangka seperti…

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >