Anggaran publik berbasis hak anak, semestinya merupakan anggaran yang berpijak pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA)/The Convention on The Rights of The Child (CRC) dan Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang lain. Dengan kata lain, apakah anggaran publik suatu negara menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dapat dianalisis dengan instrument hukum HAM internasional , sehingga dapat diketahui keberpihakan suatu rezim pemerintahan dalam memenuhi komitmennya setelah meratifikasi suatu instrumen hukum HAM internasional.
Anggaran publik merupakan dokumen publik yang menggambarkan bagaimana Pemerintah merencanakan untuk mengumpulkan dan membelanjakan uangnya. Rencana tersebut merefeksikan prioritas kebijakan Pemerintah dan target pendapatannya, khususnya dari sektor fiskal. Dalam perspektif yang lain, anggaran mengekspresikan tujuan dan aspirasi suatu Pemerintah. Pada suatu masyarakat yang demokratis, tujuan dan aspirasi tersebut harus merefleksikan kehendak mayoritas pemilih. Dengan demikian yang dimaksud dengan anggaran adalah suatu instrumen yang mana Pemerintah mengembangkan dan mengalokasikan sumber daya keuangannya, kemudian melalui anggaran tersebut Pemerintah menyediakan kebutuhan dasar warga negara terkait dengan kewajibannya untuk memenuhi HAM. Anggaran publik lebih dari sekedar kumpulan angka-angka, anggaran merupakan deklarasi suatu masyarakat atau prioritas suatu bangsa.

Daftar isi , Part 1 , Part 2 , Part 3

Related posts:

1. HARI INI HARUS LEBIH BAIK DARI KEMARIN: Pengalaman Anak Yang Ditulis Sendiri Oleh Anak.
2. PERSEPSI DAN PERSPEKTIF ANAK-ANAK DALAM SITUASI KHUSUS (Children in Need of Special Protection/CNSP) MENGENAI DAMPAK ALOKASI APBD DKI JAKARTA 2005
3. Diskriminasi terhadap Anak
4. Merubah Paradigma dan Alokasi Anggaran 2006 akan Merubah Nasib Anak-Anak dan Orang Miskin
5. Modul Pemetaan Sosial Berbasis Kelompok Anak