Gakin Masih Kena Tarif
|
Post Date : Wednesday, 7 July 2010 Category : Berita Seputar Anak Tags: Hak atas Kesehatan, Kemiskinan |
Share on Facebook |
SURABAYA – Koordinasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat daerah (jamkesda) di Jatim belum merata. Di sejumlah daerah masih ada keluarga miskin yang dikenai biaya. Padahal, keluarga tersebut sudah menunjukkan kartu resmi jamkesda. Temuan itu diungkapkan Arif Witanto, koordinator Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jatim, di DPRD Jatim kemarin (24/6).
“Sejak program itu dimulai 15 April lalu, ada tujuh kasus jamkesda dan sembilan kasus jamkesmas yang ditolak rumah sakit pemerintah,” terang Arif. Menurut dia, total 16 masalah tersebut hanya yang dilaporkan ke DKR Jatim. Persoalan itu bisa diibaratkan sebagai puncak gunung es, yang terdeteksi hanya yang mengadu. Yang tidak melapor diyakini Arif lebih banyak.
Akibatnya, masyarakat miskin yang seharusnya kesehatannya dijamin negara malah harus mengeluarkan duit sendiri. Bahkan, tidak sedikit yang nilainya memberatkan mereka. “Kami mempertanyakan validasi datanya bagaimana. Sudah tercatat kok masih ditolak,” lanjut pria berbadan tegap itu.
Dia kemudian membeberkan sejumlah masalah, seperti besaran tarif yang harus dibayar pasien miskin. Di antaranya adalah masalah yang dialami Karminah, warga Rejomulyo, Kediri. Dia harus mengeluarkan biaya sampai Rp 3.010.487 untuk memeriksakan kesehatan di RSUD dr Soetomo Surabaya. “Ada juga pasien lain yang ditarif beragam, mulai Rp 250 ribu,” paparnya.
Banyaknya pengaduan tersebut, imbuh Arif, membuktikan bahwa sinkronisasi jamkesda maupun jamkesmas belum tertata apik. Sebagaimana diketahui, pemprov sejak medio April lalu mendistribusikan 1,4 juta kartu jamkesda kepada warga miskin di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Kartu itu akan memberikan jaminan kepada masyarakat miskin untuk berobat secara gratis. Jumlah tersebut tidak termasuk (di luar) 10,7 juta jamkesmas yang ditanggung pemerintah pusat.
Terpisah, anggota komisi E (kesejahteraan rakyat) Hery Prasetyo menilai, banyaknya pengaduan menunjukkan bahwa kinerja dinas kesehatan belum optimal. “Pihak eksekutif harus bisa mengubah konsepsi jamkesda maupun jamkesmas,” tutur Hery. Politikus Partai Demokrat itu mengharap warga miskin tidak terus didera kesulitan ketika mengakses layanan kesehatan. (sep/c9/oni)
Related posts:
- Duh, Susahnya Mengurus Akte Kelahiran
- SIARAN PERS “INDONESIA MASIH DALAM CENGKRAMAN RANTAI IMPUNITAS PENYIKSAAN”
